Esai, Tugas

Esai : Dibayar Besar Bukan untuk Menyakiti Hati Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu perangkat penting lembaga legislatif di Indonesia. Sebanyak 560 orang berhasil terpilih dan menjabat menjadi anggota DPR Republik Indonesia periode 2014-2019. DPR memiliki fungsi-fungsi yang sangat bertanggung jawab kepada rakyat, DPR harus mampu menjalankan fungsi-fungsinya seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi perwakilan. Dengan begitu wakil rakyat tersebut dapat dikatakan sukses dalam mewakili rakyat.

Seharusnya DPR bukanlah pekerjaan melainkan pengabdian. Harus ada hasil yang seimbang, agar rakyat puas karena berhasil disuarakan aspirasinya. Menurut saya, menjadi anggota DPR itu tidaklah mudah. Kita memegang amanah yang besar dan tak semua orang berani untuk mengambilnya. Apa yang diucap, apa yang diputuskan, adalah kepercayaan dari rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, dengan banyaknya resiko menjadi anggota legislatif, mengapa banyak juga dari masyarakat yang berlomba-lomba menjadi anggota legislatif?

Kenyataannya, Indonesia menjadikan DPR sebagai salah satu pekerjaan yang diminati seseorang untuk merubah nasib. Menjadi anggota legislatif atau tepatnya anggota DPR, berarti sama dengan menjadi seseorang yang mendapat gaji dengan peringkat ke-4 terbesar di dunia. Anggota legislatif mendapatkan total keseluruhan pendapatan senilai 50 jutaan dalam sebulan. Semuanya dilengkapi dengan fasilitas sekunder, mewah dan tak masuk akal. Dengan pendapatan yang begitu tinggi karena tunjangan, seolah tak pernah puas mereka meminta kenaikan.

Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Soetjipto  membeberkan, gaji anggota DPR Indonesia per tahun sebesar Rp 800 juta atau sekitar US$ 65.000. Angka ini 18 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia per tahun sebesar US$ 3.582.

“Amerika Serikat saja gaji anggota parlemennya hanya 3,5 kali dari pendapatan per kapita penduduk,” ucap Yenny. “Sedangkan Malaysia sekitar US$25.000.”

Ketua DPR Setya Novanto menegaskan bahwa kenaikan tunjangan anggota DPR adalah suatu hal yang wajar. Sebab, sudah lebih dari dua periode tunjangan anggota DPR tidak pernah dinaikan. “Sudah lama tidak naik, ini mengikuti inflasi dan sebagainya,” katanya.

Saya tidak setuju kepada pendapat beliau, karena menurut saya pendapatan yang sudah dimiliki para anggota legislatif itu terlampau mewah. Justru hal ini harus dikritisi karena pendapatan yang dikeluarkan negara untuk mereka rasanya tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka hasilkan.

Berikut rincian tunjangan yang diminta dan disetujui:

Tunjangan kehormatan

  • Ketua: DPR mengusulkan Rp 11,15 juta, disetujui Rp 6,69 juta.
  • Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10,75 juta, disetujui Rp 6,46 juta.
  • Anggota: DPR mengusulkan Rp 9,3 juta, disetujui Rp 5,58 juta.

Tunjangan komunikasi intensif

  • Ketua: DPR mengusulkan Rp 18,71 juta, disetujui Rp 16,468 juta.
  • Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18,192 juta, disetujui Rp 16,009 juta.
  • Anggota: DPR mengusulkan Rp 17,675 juta, disetujui Rp 15,554 juta.

Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan

  • Ketua: DPR mengusulkan Rp 7 juta, disetujui Rp 5,25 juta.
  • Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 6 juta, disetujui Rp 4,5 juta.
  • Anggota: DPR mengusulkan Rp 5 juta, disetujui Rp 3,75 juta.

Bantuan langganan listrik dan telepon

  • Listrik: DPR mengusulkan Rp 5 juta, disetujui Rp 3,5 juta.
  • Telepon: DPR mengusulkan Rp 6 juta, disetujui Rp 4,2 juta.

Dilansir dari Tribunnews.com tentang kinerja buruk DPR setelah 1 tahun menjabat yang hanya berhasil mensahkan 2 RUU membuktikan minimnya fungsi dari DPR itu sendiri. Juga melihat perkembangan jalannya rapat DPR yang kian ricuh dan tidak profesional dalam menjalankan tugas. Hal tersebut hanya semakin mengiris hati rakyat, apalagi rakyat yang hidupnya tidak sejahtera. Yang berharap para wakil dapat mengapresiasikan keinginan mereka karena DPR itu dibayar oleh rakyat dengan tunjangan yang sangat besar.

Keinginan para wakil rakyat itu ada-ada saja. Setelah diberi fasilitas mewah dan megah ditambah gaji dan tunjangan hidup yang serba ada, tidak pernah membuat mereka puas. Sementara di pelosok sana masih banyak manusia-manusia yang merugi karena kebijakan yang tak sesuai dengan keinginan mereka. Mengapa tak ada solusi lain untuk menyalurkan dana?

Dengan gaji dan tunjangan yang besar, membuat masyarakat yang ingin menjadi anggota legislatif itu menyusupkan kata uang dalam orientasinya. Dan saat seseorang mengambil keputusan untuk ‘nyalon, mau tak mau tetap harus bermodal uang karena mekanisme kadang menuntut seperti itu jika ia ingin terpilih. Hal ini hanya akan membuat goals periode DPR itu seperti ini:

  • Periode tahun pertama fokus untuk balik modal nyaleg

  • Periode tahun kedua dan ketiga fokus untuk menambah pundi-pundi kekayaan

  • Periode tahun-tahun terakhir fokus untuk mengumpulkan modal agar dapat nyaleg lagi

Selain hal di atas, kecenderungan para wakil dengan uang akan menambah peluang korupsi ke depannya. Dan mau tidak  mau rakyat lah yang akan menerima kerugian, karena uang mereka hanya sia-sia di tangan para wakil yang tidak amanah.

Memang tidak semua anggota lembaga legislatif bertidak demikian. Masih banyak mereka yang mencoba tidak berorientasi pada uang, atau berpikir bahwa mereka di bayar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Karena terbukti ada beberapa anggota yang memang tidak setuju dengan adanya kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Sayangnya, tunjangan DPR memang sudah disetujui oleh Kementrian Keuangan dan jika pemerintah sudah memutuskan begitu maka kita yang cuma rakyat tak bisa apa-apa lagi.

Solusi dari saya untuk kedepannya, tidak perlu ada gaji dan tunjangan besar untuk lembaga pemerintahan, khususnya DPR. Fasilitas yang diberikan sudah cukup banyak dan mewah, namun hal tersebut hanya menimbulkan kemalasan dan kesewenang-wenangan mereka. DPR harus menjadi tempat untuk pengabdian, bukan tempat cari kerja bagi mereka yang hanya ingin memupuk kekayaan.

DPR bukan tempatnya ajang bisnis. Wakil rakyat harus mampu mengalokasikan dana yang sudah mereka terima dengan baik. Apakah mereka tidak terbebani dengan gaji dan tunjangan besar yang mereka terima?

Saya mengusulkan, adanya pemerataan keuangan negara untuk hal-hal yang jauh lebih penting. Berikan kepada rakyat, berikan untuk memenuhi keingan rakyat seperti dana untuk pendidikan dan pembangunan tempat-tempat yang melayani masyakarat. Masih banyak rakyat di pelosok yang bersekolah di tempat tidak layak sementara DPR jalan-jalan pakai mobil dinas menghambur-hamburkan waktunya untuk senang-senang. Saya rasa Indonesia tidak pantas jadi negara dengan wakil rakyat yang egois.

Semoga wakil rakyat semakin mengerti betapa besar amanah yang mereka emban.

Rosi Risalah Prajabnasti - 153507033 - Kelas C - Sistem Perwakilan Politik

DAFTAR PUSTAKA

DPR RI. http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list  (Online)

Diakses 27 November 2016.

 

Indri Maulidar. (2015). Gaji Anggota DPR Terbesar Keempat di Dunia, Masih Minta Naik? (Online) Tersedia di:

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/17/078701360/gaji-anggota-dpr-terbesar-keempat-di-dunia-masih-minta-naik

Diakses 28 November 2016

 

Muhammad Dzulfikar. (2016). Kinerja Legislasi DPR di Era Pemerintahan Jokowi-JK Dua Tahun Terakhir. (Online) Tersedia di:

http://m.tribunnews.com/nasional/2016/10/22/kinerja-legislasi-dpr-di-era-pemerintahan-jokowi-jk-dua-tahun-terakhir?page=1

Diakses 27 November 2016.

 

Sandro Getra. (2015). Tunjangan Anggota DPR Sudah Disetujui Pemerintah, Ngapain Dipersoalkan? (Online) Tersedia di:

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/19/00310011/.Tunjangan.Anggota.DPR.Sudah.Disetujui.Pemerintah.Ngapain.Dipersoalkan.

Diakses 27 November 2016.

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *